Garut, Fakta dan Realita-
YUDHA Puja Turnawan, Anggota DPRD Garut Fraksi PDI Perjuangan yang juga sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Garut melaksanakan Reses Masa Sidang I Tahun 2024 Dapil 1, yang digelar di Gedung Islamic Center, Kelurahan Pakuwon, Kecamatan Garut Kota, Garut, Jawa Barat, Selasa (16/1/2023).
Kepada para awak media, Yudha mengatakan, selain melaksanakan pelatihan saksi TPS untuk ditempatkan di seluruh TPS yang ada kecamatan Garut Kota, hari ini kita menggelar reses internal dengan perwakilan tiap kelurahan. Hal itu dilakukan untuk menampung aspirasi warga Garut Kota.
“Dalam reses ini saya dengarkan, saya tampung keluhan warga dan saya jawab solusinya. Seperti tadi ada warga, ibu Erni namanya, dari Muara Sanding. Dia curhat tentang sulitnya membuat e-KTP. Tadi dia dikasih nomor wa pribadi saya, biar dibantu ke pihak capilnya. Erni juga mengeluh adanya calo dalam pembuatan e-KTP, kalau pakai calo katanya KTP nya bisa cepat jadi, tapi kalau tidak ya lama katanya. Sebagai anggota DPRD tentu punya fungsi pengawasan, walau itu kewenangan komisi lain, tapi saya akan telusuri itu,” ujarnya.
Lanjut Yudha, aspirasi lainnya datang dari Pak Ardi, seorang guru dari RW 22, Kelurahan Kota Kulon, yang menanyakan soal kelanjutan pengangkatan ASN PPPK.
“Jadi, ia statusnya seorang guru honorer yang belum juga diangkat menjadi ASN PPPK. Saya jawab kepadanya untuk selalu bersiap saja, karena nanti pastinya akan ada lagi pembukaan untuk formasi PPPK.
Terkait masalah ASN PPPK, Yudha menyebutkan bahwa pada dasarnya pemerintah tidak bisa sekaligus begitu saja mengangkat seluruh tenaga honorer yang sudah terdata. Skema pengangkatan dilakukan secara bertahap, karena menyangkut regulasi dan kebijakan.
“Saya beharap, dalam waktu dekat ini ada pembukaan formasi PPPK, mudah-mudahan Pak Ardi bisa ikut seleksi dan lolos diangkat nantinya,” terang Yudha.
Disampaikan Yudha, aspirasi selanjutnya ada dari Ibu Lusi, warga RW 02 Kelurahan Cimuncang yang mengeluh karena tidak punya handpone dan tidak punya email untuk mengurus pembuatan Kartu Keluarga (KK).
“Nah ini, tadi saya jawab langsung bahwa untuk warga Garut yang tidak punya HP dan juga email silahkan saja langsung ke kantor kecamatan untuk mencetak KK nya. Jadi walau sekarang sudah beralih ke digital, tetapi warga masih tetap bisa mencetak KK nya di kecamatan. Silahkan datang saja ke kecamatan , dan bawa persyaratan yang dibutuhkan,” ujarnya.
Yudha meneruskan, barusan ada warga benama Ibu Yuyun dari Paminggir. Ia curhat bahwa ditempatnya banyak komponen bansos pemerintah yang tidak tepat sasaran, dimana penerima bantuan PKH dan BPNT itu katanya banyak orang-orang yang mampu.
“Jadi kalau itu menurut saya, kuncinya ada pada operator SIKS-NG (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation). Operator SIKS-NG bisa menyanggah dan mengusulkan penghentian bantuan untuk orang kaya, yang kemudian dilakukan pengajuan penerima bantuan yang baru. Makanya, Bu Yuyun itu harus bersinergi dengan operator SIKS-NG, karena seluruh bantuan itu bermula dari input petugas SIKS-NG tadi,” paparnya.
Yudha menambahkan, ada juga Ibu Lia dari RW 03 Kelurahan Ciwalen yang menginginkan bedah rumah atau rutilahu. Saya menjabarkan kepadanya bahwa untuk rutilahu skemanya itu banyak ada yang dari Disperkim, ada dari Kemensos, dari Rumah Sejahtera Terpadu (RST) dan ada juga kolaborasi pendanaan dari BJB dan Lembaga-lembaga Pengumpul Dana Ummat seperti halnya BAZNas.
“Makanya tadi saya katakan ke Bu Lia ‘silahkan disave nomor saya, fotokan kondisi rumahnya, minta KK nya. Dan nanti, akan saya lihat, kalau memang benar rumahnya tidak layak huni, saya akan mengusulkan baik ke CSR BJB, baik ke Disperkim maupun RST Kemensos,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu pula, Yudha menjabarkan soal kenaikan upah insentif kader posyandu. Yudha mangajak, jika para kader ingin insentifnya naik maka silahkan pilih calon presiden dari PDIP Pak Ganjar Pranowo.
“Alasan kenapa harus pilih beliau, karena kenaikan insentif kader posyandu, poinnya sudah tertuang di visi misi Pak Ganjar-Machfud, termasuk program pro rakyat lainnya,” ujarnya.
Yudha juga menyinggung adanya fenomena bank emok. Terkait bank emok ini, kata Yudha, pemerintah daerah tentu harus bekerja keras, termasuk kami (dewan) untuk mensosialisasikan program-program perbankan mikro yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
“Jadi banyak sekali lembaga keuangan yang sudah diawasi oleh OJK dan murni tanpa agunan. Kuncinya ada pada masyarakat itu sendiri. Mereka jangan sampai terjebak ke bank emok yang jelas-jelas tidak terdaftar di OjK. Intinya, mereka lebih baik mengakses lembaga keuangan yang terdaftar di OJK, walau platformnya kecil hanya dikisaran satu atau dua jutaan, tapi kan itu lebih aman untuk membantu permodalan usaha,” terangnya.
Yudha menyimpulkan, dari sekian keluhan yang disampaikan masyarakat baik menyangkut soal pengurusan KTP dan KK, Bedah Rumah, Bansos, Insentif Kader Posyandu, Fenomena bank emok, dan yang lainnya, pada dasarnya semua telah tercakup dalam visi misi yang diluncurkan Pak Ganjar-Machfud MD sebagai Capres-cawapres 2024.
“Pak Ganjar-Machfud juga punya program yang namanya ‘Kartu Sakti’ yang didalamnya berisikan data-data penting yang bisa mempermudah akses masyarakat. Terkait visi misi Pak Ganjar pada pilpres 2024, tentunya kami segera mensosialisasikannya ke bawah. Saya pun mengajak seluruh masyarakat Garut agar memilih pasangan nomor urut 3 Ganjar-Machfud MD pada Pilpres 2024 tanggal 14 Februari mendatang,” pungkasnya.
RED_FR ()
