Bandung, faktadanrealita.com-
Panitia Seleksi yang disusun oleh DPRD Provinsi Jawa Barat, dilengkapi dengan cakupan luas bagi masyarakat Jawa Barat yang memenuhi persyaratan dan terpanggil untuk mendaftar sebagai Komisioner KPID Jawa Barat Periode 2020 – 2023.
Hal tersebut disampaikan Ketua Tim Seleksi Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Provinsi Jabar Dr Dadang Rahmat Hidayat, SH, SSos, MSi dalam Keterangan di Bandung, Selasa 17 Maret 2020.
Dadang yang juga Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran (Fikom Unpad) itu mengungkapkan persyaratan dan kelengkapan administrasi calon anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Jawa Barat dapat diunduh di situs web Pemerintah Provinsi JawaBarat.
Situsnya https://jabarprov.go.id/ dan sudah bisa diakses sejak 27 Februari 2020, ”ungkap Dadang Rahmat.
Ia mengatakan Penyerahan Dokumen pendaftaran DAPAT Diserahkan Langsung ATAU Dikirim through Jasa Pengiriman Ke Sekretariat Tim Seleksi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Jawa Baratdi Kantor DPRD Provinsi Jawa Barat, Jl. Diponegoro No. 27 Bandung 40115.
“Berkas yang diambil sebanyak 2 (dua) rangkap mulai 27 Februari 2020 sampai dengan 26 Maret 2020 pada jam kerja (08.00-16.00 WIB),” ucapnya.
Pendaftar yang memenuhi persyaratan dan lolos seleksi administrasi akan diumumkan pada 3 April 2020 di situs web Pemprov Jabar dan berhak mengikuti proses seleksi selanjutnya.
Strategi
Lebih jauh Dadang Rahmat menyampaikan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi yang ditandai dengan pesatnya digitalisasi dan konvergensi platform komunikasi, tidak juga merta lembaga komunikasi penyiaran televisi dan radio yang selama beberapa tahun telah disetujui platform komunikasi massa.
“Di Indonesia, lembaga penyiaran masih diperhitungkan sebagai lembaga penyiaran yang sudah menerapkan teknologi digital dan strategi konvergensi, sebagai upaya tetap eksis,” katanya.
Pada kondisi tersebut, ia meminta, meminta Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat dan Daerah masih sangat strategis untuk mengawal sistem penyiaran nasional.
“Meskipun tantangannya berbeda dan tidak lebih ringan. Dengan demikian, sosok Komisioner lembaga negara independen ini mewakili sosok yang kapabel, berintegritas, dan mampu menjalankan amanah Undang-Undang Penyiaran secara optimal serta menjadi perwakilan masyarakat yang mampu memenuhi hak masyarakat sesuai dengan kebutuhan, ”ujar Dadang yang pernah menjadi Ketua KPID Jabar pula KPI Pusat.
Momentum pergantian Komisioner KPI, khusus KPID Jawa Barat, kata Dadang yang juga Ketua Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia (ISKI) Pusat, menjadi sangat penting sebagai ikhtiar peningkatan kualitas penyiaran di Jawa Barat.
Selain untuk mendorong lembaga penyiaran TV dan Radio di Jabar menjadi lembaga penyiaran yang sehat dan berkualitas sekaligus mampu memenuhi literasi penyiaran masyarakat menjadi pemirsa yang cerdas.(Red)
