Banyak Kalangan Menilai Pembangunan Jalan Poros Tengah Garut Sebabkan Banjir Bandang di Sejumlah Desa

Berita Utama203 Dilihat
IDCloudHost | SSD Cloud Hosting Indonesia

Garut, faktadanrealita.com-

Banyak kalangan menilai Pembangunan Jalan Poros Tengah Kabupaten Garut telah menyebabkan kawasan hutan di wilayah Kabupaten Tasikmalaya dan Garut mengalami kerusakan, dan juga menjadi penyebab banjir bandang di sejumlah desa.

Pemerintah Kabupaten Garut pun dipandang harus menghentikan proses pembangunan jalan tersebut demi keselamatan warga dan kelestarian ekosistem lingkungan hidup.

Ketua Badan Pengurus  Forum Komunikasi Kader Konservasi Indonesia (FK3I) Jawa Barat Dedi Kurniawan menuturkan, beberapa bencana alam berupa banjir bandang terjadi pada sejumlah desa, yang terjadi pada hari  Jumat, 3 April 2020 yang lalu.

“Data FK3I Jabar yang didapat dari Konsorsium Penyelamat Cikuray memperjelas fakta di mana pembangunan jalan tersebut telah dan akan berdampak pada kondisi bencana banjir bandang di Garut,” kata Dedi dalam keterangan tertulisnya, Minggu, 5 April 2020.

Hujan yang mengguyur kawasan pembangunan jalan tersebut membuat terjadinya banjir bandang di Desa Mekarjaya, Kecamatan Cikajang dan Desa Sindangsari, Kecamatan Cigedug. Banjir bandang itu terjadi akibat meluapnya Sungai Cikaengan yang membawa material tanah.

“Sungai tersebut merupakan sungai yang bersebelahan dengan pembangunan jalan poros tengah,” ujar Dedi. Banjir bandang juga terjadi di Desa Sindangsari, Kecamatan Cigedug yang lokasinya berda di bawah tempat pembangunan jalan berlangsung.

“Sangat jelas banjir bandang tersebut akibat tegakan pohon berkurang yang beralih fungsi akibat adanya penebangan untuk kepentingan pembangunan jalan sehingga mengakibatkan Banjir Bandang disertai lumpur,” kata Dedi.

Jika ini terus dibiarkan, sambung Dedi, Kondisi tersebut bakal terus menimbulkan sedimentasi di Sungai Cikaengan yang merupakan Daerah Aliran Sungai (DAS) Ciwulan.

FK3I juga menuntut Bupati Garut wajib bertanggung jawab atas kerusakan ekologi yang telah mengakibatkan Banjir Bandang yang terindikasi akibat pekerjaan jalan poros tengah yang sudah berlangsung 3 kilometer  dan akan diteruskan sepanjang 12 kilometer lagi.

Inline Related Posts  Perumda Air Minum Tirta Intan Di Hari Ulang Tahunnya yang ke 45 Tahun, Memberi Kesempatan Kepada Pelanggan Baru

Seperti diketahui, tutur Dedi, pembangunan Poros Tengah sudah menimbulkan kerusakan Kawasan Hutan Kelola ADM Tasikmalaya dan Garut karena belum mengantungi Izin IPPKH Dari Menteri KLHK.

“Proses hukum pun saat ini masih berlangsung setelah Perhutani melaporkan hal tersebut kepada Polres Garut,” ucap Dedi. Tak hanya itu, ‎ Konsorsium Penyelamat Cikuray juga telah mengadukan hal yang sama Ke Polda Jabar.

“Sayangnya saat ini Bupati Garut terus bersikeras melanjutkan pembangunan jalan tersebut di tengah situasi Bencana Nasional Wabah Virus Covid 19, bahkan bupati mengeluarkan Statement akan segera mempercepat proses pengeluaran anggaran untuk Dinas PUPR ( agar proses pembangunan Jalan Poros Tengah terus berjalan),” kata Dedi.

“Bukannya mengalihkan anggaran untuk Penanganan Kesehatan dan Penanganan Sosial akibat dampak wabah Covid-9 yang diutamakan, namun lebih mementingkan kepentingan Pembangunan jalan Poros Tengah,” ucapnya.

FK3I pun mendesak  DPRD Garut membatalkan pengesahan anggaran pembangunan Jalan Poros tengah dan mengalihkannya untuk kepentingan penanganan wabah di wilayahnya.
‎Menteri Dalam Negeri dan Menteri KLHK juga diminta turun tangan guna segera memeriksa Bupati Garut yang berkeinginan keras terus melanjutkan proyek jalan dalam situasi merebaknya wabah dan menindak tegas perusakan hutan yang terjadi.

Dedi menambahkan, Polres Garut dan Polda Jabar harus ‎mengusut laporan tindakan perusakan hutan yang dilakukan Bupati Garut melalui Dinas PUPR dengan cepat,tegas serta mengedepankan keterbukaan dan transparansi hasil penyidikan.

Dedi sebelumnya juga menilai pembangunan jalan tersebut bakal berdampak kepada warga Kabupaten Tasikmalaya. Soalnya, Sungai Ciwulan yang melintasi Tasikmalaya berhulu di kawasan Garut.

‎”Warga Tasikmalaya sekitarnya akan mengalami kekeringan yang berlebihan akibat hutan tidak berfungsi dengan baik dan (mengalami) keterancaman bencana banjir dan longsor,” ucapnya.

Inline Related Posts  Majelis Hakim PN Bandung Kelas 1A Khusus, Tangguhkan Penahanan Mantan Kepala Desa asal Garut

Pembangunan Poros Tengah memang menuai sorotan warga Kabupaten Tasikmalaya yang bermukim di lokasi yang berbatasan langsung dengan Garut beberapa waktu lalu.

Salah satunya adalah‎ Usama Ahmad Rizal, Ketua Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Desa Tenjowaringin, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya. Rizal menyoroti persoalan dampak pembangunan jalan di wilayah Garut terhadap kelestarian lingkungan dan kelestarian sumber air di desanya.

Pasalnya, pembangunan jalan poros tengah antara kecamatan Cilawu dan Banjarwangi berada di daerah tangkapan air atau hulu sungai DAS Ciwulan. Sedangkan Ciwulan merupakan sumber air bagi areal pesawahan dan memiliki fungsi strategis bagi keberlangsungan kehidupan masyarakat Desa Tenjowaringin.

Reporter : WH | Editor : Red_FR