Audensi Petani Ditolak DPRD Garut, Fraksi Demokrat Berinisiatif Mengalihkan Pertemuan di Sekretariat DPC

oleh

Garut, Fakta dan Realita-

PULUHAN petani Garut yang tergabung dalam wadah organisasi “Masyarakat Tani Menggugat”, harus menelan kekecewaan karena ditolak masuk oleh lembaga DPRD Garut, saat hendak menyuarakan aspirasi terkait sulitnya mendapatkan pupuk yang kini sangat langka dipasaran.

Berdasarkan pantauan media Fakta dan Realita di Gedung DPRD kabupaten Garut yang katanya merupakan kantornya para Wakil Rakyat Garut tersebut, para wakil rakyat bukannya langsung menyambut dan menerima aspirasi dari rakyatnya, yang terjadi mereka malah lebih memilih  membahas Anggaran Perubahan untuk kabupaten Garut Tahun 2020. Mereka seakan tak bergeming dan tak menyadari bahwa para petani yang datang tersebut merupakan bagian dari orang-orang yang telah memilih dan mengantarkan mereka untuk duduk di singgasana kursi dewan terhormat.

Namun ternyata tak semua wakil rakyat lupa daratan, faktanya salah satu Anggota DPRD dari Fraksi partai Demokrat, yakni Dadang Sudrajat diketahui tidak demikian adanya. Ia malah dengan senang hati mau menemui dan menerima semua aspirasi yang disuarakan para petani ini, dengan cara mengalihkan tempat pertemuannya ke lokasi kantor Sekretariat DPC Partai Demokrat, di Jalan Proklamasi Garut.

Tawaran dari Dadang Sudrajat ini, sontak membuat para petani merasa tersanjung dan menyetujuinya, sekalipun lokasinya dipindahkan.

Koordinator aksi Masyarakat Tani Menggugat, Ayi Suryana, mengaku kecewa dengan sikap anggota DPRD Garut, yang telah melakukan penolakan apalagi sampai tidak menerima kedatangan kami guna menyampaikan keluhan dan aspirasi.

“Petani juga memiliki hak yang sama, apalagi yang akan disampaikan terkait kelangkaan pupuk dan harga yang mahal,” ujar Ayi, Rabu (23/9/2020).

Dikatakan Ayi, banyak persoalan yang saat ini dihadapi oleh petani yang ada di Kabupaten Garut, salah satunya regulasi penyaluran pupuk yang diduga saat ini dikuasi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Termasuk pupuk subsidi yang menggunakan kartu tani.

“Persoalannya sangat krusial. Tetapi wakil rakyat terkesan menutup diri, tak mau bergandengan dengan petani,” ucapnya.

Ia juga menuturkan, selain persoalan pupuk, saat ini banyak sekali lahan pertanian yang telah beralih fungsi tanpa ada pergantian lahan. Herannya lagi, dari pihak Pemerintah sendiri, seolah tak mau peduli dengan adanya persoalan ini

“Tidak etis lah, urusan petani di kesampingkan dan memilih membahas anggaran yang nyatanya tidak berpihak pada rakyat dan petani,” jelasnya.

Sementara Anggota DPRD Garut dari Fraksi Demokrat, Dadang Sudrajat, mengatakan, ia sangat perihatin dan kecewa dengan adanya penolakan dan tidak diterimanya kaum petani saat hendak menyampaikan aspirasinya.

“Saya langsung menghadapi mereka dan mengalihkan lokasi ke Kantor DPC Demokrat. Mereka juga sama yang harus diperjuangkan,” ucapnya.

Ada beberapa hal, kata Dadang, dari hasil pertemuan dengan petani, pertama, mereka kecewa dengan sikap DPRD yang menutup diri.

“Mereka saat ini kesulitan mendapatkan pupuk, kalaupun ada, harganya sangat mahal akibat terjadi kelangkaan,” ujarnya.

Ia berharap Pemkab Garut segera turun tangan guna mengatasi keluhan dari para petani. Yang mana penyaluran pupuk subsidi harus benar-benar dirasakan oleh petani kecil.

“Sekarang distribusi pupuk tidak memperhatikan zona, terlihat seenaknya. Bahkan menurut petani sudah dikuasai oleh oknum-oknum,” pungkasnya.

Sementara Ketua DPRD Garut, Euis Ida Wartiah, belum bisa di konfirmasi terkait adanya penolakan penyampaian aspirasi dari para petani yang tergabung dalam Masyarakat Tani Menggugat.

Dinas Pertanian Garut Angkat Bicara

Menanggapi adanya keluhan dari para petani terkait sulitnya memperoleh pupuk, Dinas Pertanian kabupaten Garut, melalui Kasi Pertanian, Dudung dihadapan para awak media mengatakan, memang benar sekarang ini bukan hanya petani di Garut saja yang alami kesulitan, hampir di seluruh wilayah Indonesia, semuanya sama mengalami kesulitan pupuk.

Menurutnya, kesulitan pupuk ini dipicu dengan adanya Program Pemerintah Pusat terkait pendataan terhadap tingkat kebutuhan pupuk petani per tahun untuk kelancaran penerbitan Kartu Tani. Proses pendataan ini pada akhirnya berimbas pula kepada para distributor dan suplier pupuk nasional yang untuk sementara ini menghentikan pasokannya, menunggu proses pendataan selesai.

“Ini hanya sementara, setelah selesai pendataan ketersedian pupuk akan kembali lancar. Nantinya para petani penggarap akan mempunyai yang namanya Kartu Tani yang didalamnya berisi kuota pupuk. Dengan kartu itu petani dapat membeli pupuk dengan cara menggeseknya di mesin khusus yang nanti tersedia, lalu membayar pupuk tersebut.

Dudung menambahkan, kartu ini diberikan khusus untuk para petani penggarap yang disesuaikan dengan luas lahan garapannya.

“Jadi asumsinya bukan pemilik lahan yang diberikan Kartu Tani ini, tapi petani penggarapnya, kecuali pemilik lahan tersebut merangkap sebagai petani penggarapnya,” jelas Dudung.

Dudung berharap para petani bisa bersabar karena pemerintah butuh waktu untuk mengumpulkan data demi kelancaran program Kartu Tani ini, “Jangan khawatir karena program yang akan dijalankan pemerintah ini demi kebaikan petani juga,” pungkasnya.

Reporter : Wa’Oded | Editor : Red_FR

No More Posts Available.

No more pages to load.