19 Juni 2021

Fakta & Realita

Berita Harian Terkini, Berita Hari Ini, Kabar Harian Terbaru Terpercaya Terlengkap Seputar Priangan

Wakil Bupati Sebut 18 ribu Pelamar CPNS Asal Garut Lolos Tahap Administrasi

Garut, faktadanrealita.com

Sebanyak 18 ribu pelamar dari 21 ribu total pelamar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) asal Kabupaten Garut dinyatakan lolos verifikasi tahap 1 yakni tahap administrasi, sedangkan sisanya sebanyak 3 ribu pelamar dinyatakan tidak lolos, namun demikian sesuai ketentuan bagi mereka yang tidak lolos diberikan waktu masa sanggah sampai tanggal 19 Desember 2019 dengan menyertakan alasan yang jelas.

Seperti diketahui sebelumnya, Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Kabupaten Garut melakukan verifikasi secara maraton sejak 28 November 2019 dan berakhir pada 12 Desember 2019.

Hal tersebut diungkapkan oleh Wakil Bupati Garut H. Helmi Budiman, usai melaksanakan upacara hari Bela Negara ke-71 tahun 2019 dilapang Setda Garut, Senin (16/12/2019).

Menurut Helmi, dari 18 ribuan yang lolos verifikasi tersebut nanti yang bakal diterima oleh Pemda Garut hanya sebanyak 838 orang sesuai dengan kuota yang telah ditetapkan pemerintah pusat bagi kabupaten Garut .

Helmi menilai, dengan jumlah kuota 838 CPNS yang diberikan pemerintah pusat itu, dirasa belum ideal, mengingat kebutuhan untuk PNS di kabupaten Garut masih cukup banyak, terlebih lagi saat ini banyak PNS Garut yang akan memasuki masa pensiun.

Baca Juga :   Pemkab Garut Segera Bangun Rumah Sakit Tipe D Limbangan

“Mau gimana lagi semua itu sudah menjadi keputusan dari pusat, kita harus melaksanakan dan menerima ketentuan tersebut,” ucap Helmi.

Helmi menambahkan, sesuai data riil di kita, jika di kalkulasikan ternyata lebih banyak PNS yang pensiun ketimbang yang baru masuk. bisa di cek contohnya untuk PNS guru saja setiap tahunnya ada sekitar 400-an orang yang pensiun, sementara dengan moratorium yang diberlakukan, Garut belum mendapatkan PNS yang baru.

Lebih lanjut Helmi mengatakan, dengan banyaknya PNS yang pensiun memang menjadi kendala terutama bagi sekolah yang hanya mengandalkan pegawai honorer, meski sudah mendapatkan formasi PPPK/P3K atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, namun menurutnya formasi itu belum juga di sahkan sampai hari ini, padahal sudah ada sekitar 1.200-an untuk P3K, tapi sampai saat ini belum ada kejelasannya,” tegasnya.(Wena)

Bagikan :
error: Protect !!!