KNPI Garut Menduga ada Kejanggalan dalam Pasokan Beras Busuk bagi Warga Bumi Cempaka Indah

Berita Utama176 Dilihat
IDCloudHost | SSD Cloud Hosting Indonesia

Garut, Fakta dan Realita-

MUNCULNYA berbagai informasi dan pemberitaan miring di berbagai media perihal buruknya penanganan pandemi Covid-19 di Perumahan Bumi Cempaka Indah, tempat diberlakukan pembatasan Sosial Berskala Mikro (PSBM), menyusul terkomfirmasinya seorang warga Perum tersebut yang meninggal dunia karena Covid-19, akhirnya membuat Ketua KNPI kabupaten Garut geram.

Ketua KNPI kabupaten Garut, Okke M. Hadits, mengaku kecewa dengan adanya kabar pasokan beras busuk bagi warga perumahan Bumi Cempaka Indah.

“Saya melihat pemberitaan dari berbagai media dan juga informasi dari beberapa orang bahwasannya bantuan beras Dinas Sosial yang diterima warga Cempaka itu kualitasnya buruk. Bahkan di berita lain disebutkan pula, beras busuk tersebut akhirnya ditukar dengan beras yang kualitasnya ‘agak mending’. Saya tegaskan kepada Dinas Sosial Garut, soal pangan yang berhubungan dengan orang banyak, jangan coba ‘main-main’, kenapa beras itu tidak langsung diganti dengan beras yang baik sekalian, bukan cuma yang “rada mending”,” kata Okkeu.

Oleh karena itu, kata Okkeu, ini menjadi pertanyaan besar, kami jadi menduga-duga apakah yang salahnya itu pihak pengambil kebijakan (Dinsos) ataukah pihak ketiga yang bekerjasama dengan dinas sosial yang tak kompeten dalam penyediaan berasnya.

“Saya minta terbuka, siapa penyedia bantuan beras ini ? dan kenapa penyedia tersebut bisa dipilih ?, apakah berdasarkan penunjukkan atau lelang. Tolong jangan ada yang ditutup-tutupi lah, mungkinkah ada monopoli atau KKN didalamnya, jangan-jangan pihak penyedianya tidak qualified karena seakan-akan tidak tahu menahu soal beras, atau mungkin ada yang mengakali beras tersebut dengan diganti oleh beras berkualitas jelek”, ungkap Okkeu.

Dikatakannya, dengan adanya kejadian tersebut harusnya pihak Dinsos Garut lebih terbuka. Dalam hal penyaluran beras ini, Dinsos juga harus menunjukkan keberpihakannya kepada rakyat, bukan ke pengusahanya.

Inline Related Posts  Warga Penerima Bansos Tunai Covid-19, Serbu Kantor Kelurahan Nagarasari

“Jika yang nakal itu pengusahanya, saya minta pengusaha tersebut di blacklist saja,” ujarnya.

Lanjut Okkeu, terkait total bantuan yang “katanya” bernilai 700 ribu rupiah, saya minta kepada aparat penegak hukum untuk memeriksa kebenarannya, karena dari informasi yang disampaikan oleh warga Perum Bumi Cempaka Indah, kalau di hitung-hitung total bantuannya itu hanya sekitar 400 ribuan saja.

“Ayo kita lihat dan buktikan bersama-sama, apakah betul bantuannya senilai 700 ribuan, jika tidak sebesar itu maka dugaan adanya tindak pidana korupsi telah benar terjadi, dan saya meminta kepada aparat penegak hukum untuk segera bertindak cepat.

Okkeu menambahkan, mungkin hal ini tidak akan terjadi kalaulah dulu bapak Kepala Dinas Sosial Garut, Ade Hendarsah merealisasikan pembentukan tim monev yang rencananya direkrut dari berbagai unsur untuk membantu kinerja Dinas Sosial, bahkan waktu itu bapak Wakil Bupati Garut dr. Helmy budiman sendiri yang memfasilitasinya, yang mana KNPI Garut pun secara khusus diminta terlibat didalamnya agar program-program bantuan sosial dapat tepat sasaran dan sesuai.

“Jadi kalau sudah begini, ceritanya lain. Kami menduga, batalnya pembentukan Tim Monev mungkin karena Dinas Sosial yang memang tidak mau dimonitoring dan dievaluasi, ingin se-enaknya dalam menentukan dan mengambil kebijakan sendiri, yang pada akhirnya kejadiannya seperti sekarang ini,” pungkasnya.

Reporter : Wa’Oded | Editor : Red_FR