Garut, Fakta dan Realita-
CDOB Garut Utara yang saat ini tengah diperjuangkan Paguyuban Masyarakat Garut Utara (PM Gatra) diketahui hanya menyisakan 2 (dua) langkah lagi yakni menunggu persetujuan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Pusat. Sebelum nantinya resmi terpisah dari kabupaten Garut menjadi DOB Garut Utara yang mandiri.
Seiring dengan langkah PM Gatra itu, dukungan seluruh warga Garut Utara sangatlah diharapkan, termasuk peran setrategis para pengusaha pribumi dalam mendorong kelancaran DOB Garut Utara ini .
Ketua Umum PM Gatra, H. Rd Holil Aksan Umarzen mengatakan, sudah saatnya kalangan pengusaha pribumi turut andil mendukung perjuangan DOB Garut Utara, mengingat semua hal yang berkaitan dengan pembangunan sarana dan prasarana Garut Utara kedepannya berada di pundak mereka.
“Pengusaha pribumi harus menjadi yang terdepan dalam menentukan seperti apa infrastruktur Garut Utara nantinya. Jika mereka yang kerjakan, dampak positifnya akan langsung terasa pada perekonomian Garut Utara, karena ratusan bahkan ribuan warga Garut Utara, pastinya akan dipekerjakan dalam proyek infrastruktur tersebut,” kata Holil Aksan kepada Media Fakta dan Realita di Sekertariat PM Gatra, Limbangan, Garut Utara, Jawa Barat, Sabtu (14/11/2020).
Lanjut Holil, semakin banyak warga yang dilibatkan dalam berbagai proyek infrastruktur, maka semakin besar pula pundi-pundi rupiah yang bisa dihasilkan. Sisi positifnya, tingkat pengangguran akan semakin berkurang seiring dengan ketersediaannya lapangan pekerjaan.
“Dari upah kerja yang mereka dapatkan tentunya sebagian akan dibelanjakan ke toko-toko, warung-warung atau ke pusat-pusat perbelanjaan milik warga Garut Utara, alhasil para pelaku usaha di bidang perdagangan pun akan hidup. Begitu pun dengan Perbankan, besar kemungkinan sebagian uang yang mereka dapatkan akan mereka tabungkan pula di bank. Jika begitu, dunia perbankan pun sama akan hidup pula. Dan itu baru berbicara ekonomi dalam sisi mikro, ” terang Holil Aksan.
Berbicara ekonomi makro, kata Holil, dari proses pemenuhan kebutuhan yang mereka lakukan itu akan tercipta likuiditas perputaran uang dalam skala besar, yang secara otomatis membuat iklim perekonomian Garut Utara menjadi lebih meningkat.
DOB Gatra Miliki Kewenangan dan Keuangan
Pada saatnya nanti dikukuhkan sebagai kabupaten baru, kata Holil, ada dua hal yang menjadi hak pokok DOB Garut Utara yaitu Kewenangan dan Keuangan. Kewenangan itu sifatnya politis, karena menyangkut tegaknya hukum, kekuasaan, dan peraturan daerah. Semua itu ranahnya Eksekutif dan juga Legislatif. Sedangkan terkait Keuangan, keuangan yang dimaksud adalah dana transfer dari pusat dan dana bagi hasil daerah yang akan dipergunakan untuk pembangunan infrastruktur kabupaten Garut Utara. Dana tersebut jumlahnya sangat besar, bisa ratusan milyar bahkan sampai trilyunan rupiah. Dana itu nantinya, sebagian besar akan dibayarkan kepada para pengusaha yang ditunjuk untuk mengerjakan proyek-proyek pemerintah Garut Utara.
“Dengan anggaran proyek infrastruktur yang begitu besar sudah selayaknya pengerjaan proyek-proyek di Garut Utara nantinya diserahkan kepada pengusaha pribumi sebelum ke pengusaha luar. Oleh karena itu, saat ini sudah waktunya para pengusaha menunjukkan keseriusannya dalam mendukung terealisasinya DOB Garut Utara,” ungkapnya.
Terakhir, Holil pun berharap agar dalam waktu dekat ini dukungan dari para pengusaha pribumi ini akan segera menjadi kenyataan guna memperkuat dan mempermudah perjuangan kami (PM Gatra) kedepannya.
Reporter : Wena. H | Editor : Red_FR
