Garut, faktadanrealita.com-
Wakil Ketua DPRD Garut, dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Agus Hamdani, Gs, S.Pdi, menyesalkan tentang buruknya pelayanan pasien yang menggunakan kartu BPJS. “Masih buruk pelayanan kesehatan yang menggunakan fasilitas BPJS, kerap tidak memberikan pelayanan yang maksimal,” ujarnya, Kamis (23/1/2020) dalam reses anggota DPRD Garut tahun 2020 di Kecamatan Limbangan.
Buruk pelayanan BPJS, menurut Agus, diketahui secara langsung dari masyarakat. Yang mana banyak dari mereka yang mengeluh karena harus mondar-mandir dalam pengurusan administrasinya, termasuk ada pasien asal Kecamatan Limbangan yang hingga saat ini kebingungan lantaran masih adanya tunggakan pembayaran iuran BPJS. “Ini yang saya sayangkan, seharusnya pelayanan tetap berjalan. Bagaimana ini mau baik sistem kesehatannya. Saya intruksi Sekpri untuk mengurusnya dan membawa pasien tersebut ke RS Garut,” tegasnya.
Agus menjelaskan, sebagai wakil rakyat asal Kecamatan Limbangan, Ia merasa sangat terpukul dengan adanya keluhan tersebut. Mestinya pelayanan terhadap masyarakat miskin harus diutamakan dengan baik. Jangan seperti ini justru banyak masyarakat miskin yang dirugikan karena menggunakan BPJS.
“Tadi juga ada salah satu tokoh, mengeluhkan ini juga, katanya Dia memilih berhenti dari kepesertaan BPJS, dengan alasan muncul tunggakan mencapai puluhan juta, bagaimana program pusat bisa baik di daerah jika kejadiannya seperti ini,” tegas Agus.
Agus mengaku, pihaknya juga akan mengintruksikan Komisi IV DPRD Garut, yang membidangi kesehatan untuk segera memanggil BPJS. Dan pihak Dinas Kesehatan kabupaten Garut pun harus dihadirkan pulau untuk mengevaluasinya.
“Masih banyak masyarakat yang mengeluhkan hal serupa, justru itu terdengar saat melaksanakan reses,” katanya.
Selain menampung aspirasi, yang salah satunya adanya aspirasi warga tentang buruknya pelayanan BPJS, dalam Reses kali ini Agus Hamdani juga mengadakan acara pemberian santunan terhadap puluhan anak yatim yang berada disekitar kecamatan Limbangan.(Dedi Oded)
