Rugikan Negara Rp800 Juta, Kasus Pembangunan Pasar Leles Garut Kini dalam Penyidikan Kejati Jabar

oleh -2 Dilihat

Garut, Fakta dan Realita-

PEMBANGUNAN pasar Leles, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut, yang menelan anggaran sebesar Rp 26 miliar yang disiapkan pada tahun 2018, masih menyisakan persoalan. Selain sebelumnya mengalami keterlambatan pembangunan pada tahap pertama yang di kerjakan oleh PT Uno Tanoh Seuramo dan menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) senilai Rp 800 Juta, sehingga berujung penyidikan pihak Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.

Dalam proses penyidikan pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat, beberapa pejabat dilingkungan Pemkab terus mondar mandir menjalani pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik. Bahkan Bupati Garut, Rudy Gunawan, SH, mengaku, para pejabat mulai dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah menjadi korban ulah pemborong yang tidak bertanggung jawab.

Bahkan berdasarkan informasi yang dihimpun, Kejaksaan Tinggi akan menggelar perkara dan menetapkan tersangka dalam kasus pembangunan pasar Leles ini.

Anggota Komisi II DPRD Garut, dari Fraksi PDIP, Juju Hartati, mengaku kecewa dengan lambatnya pembangunan pasar Leles. Kenapa tidak, hampir saat hendak berangkat ke kerja ke Gedung DPRD, kerap diberhentikan oleh warga sekitar guna mempertanyakan pembangunan pasar yang terus mengalami keterlambatan.

“Saya, selalu saat hendak berangkat suka diberhentikan oleh masyarakat dan memepertanyakan terkait pembangunan pasar Leles,” katanya, Sabtu (1/8/2020).

Pembangunan pasar Leles, kata Juju, memang hingga saat ini masih bermasalah. Bahkan sudah dalam penyidikan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.

“Saya selaku wakil rakyat, akan terus mendorong Pemkab Garut agar segera menyelesaikan pembangunan pasar Leles, dengan cepat. Jangan sampai para pedagang menjadi korban, apalagi saat ini kondisi dalam pandemi Corona,” tegasnya.

Terkait dengan pernah adanya desakan pembentukan Pansus, Juju mengaku, pernah mendengar adanya desakan untuk pembuatan Pansus. Namun, saat itu pembahasannya belum rampaung dikarenakan memasuki kahir masa jabatan.

“Pernah ada desakan Pansus, itu dulu. Intinya, kita akan terus mendorong agar pembangunan ini segera selesai dan pedagang bisa berjualan di tempat yang layak,” ucapnya.

Sementara Bupati Garut Rudy Gunawan, SH, MH, mengatakan, dalam pembaguan pasar Leles, terdapat kerugian negara sekitar Rp 700 juta, namun kerugian tersebut sudah dikembalikan ke kas daerah. Temuan BPK itu merupakan pekerjaan tahap pertama dengan pemborong asal Jakarta. Katanya.

Rudy menuturkan, dengan adanya penanganan pihak Kejatai Jabar, pihaknya sangat kesal dengan ulah pemborong yang tidak bertanggung jawab. Yang mana pemborong yang mengerjakan tidak bonafide dan mensubkontraktorkan pekerjaan.

“Kita serahkan pada hukum. Tetapi APH juga harus profesional dalam menangani kasus pembangunan pasar Leles jangan sampai para pejabat yang dikorbankan,” katanya.

Terjadinya persoalan dalam pembangunan pasar Leles, Rudy mengaku, lebih disebabkan tidak amanahnya pihak pemborong setelah mendapatkan pekerjaan. Yang mana pada saat pelaksanaan pekerjaan kembali disub kontraktorkan kembali. “Ini, yang telah membuat kerugian kami akibat ulah pemborong yang tidak amanah,” cetusnya.

Rudy juga menuturkan, akibat persoalan yang terjadi pada tahap pertama, pekerjaan pembangunan pasar Leles, sempat tertunda dan harus kembali di buka lelang. Hal ini juga membuat rugi para pedagang pasar yang seharusnya saat ini sudah bisa menempati bangunan.

“Sekarang pembangunan sudah memasuki tahap dua akhir, dan tahap tiga sedang dalam proses lelang. Anggaran yang disiapkan pada tahun 2018 dengan besar anggaran Rp 26 miliar,” ucapnya lagi.

Reporter :  (ROBBIN HOOD’ED) 

Editor      : Red_FR

No More Posts Available.

No more pages to load.