Disela-sela Pembukaan Rakor Dinkes, Wabup Garut: “Dinkes tidak kompak, harusnya klinik swasta ikut diundang”

oleh -2 Dilihat

Garut, Fakta dan Realita-

DINAS kesehatan kabupaten Garut menggelar rapat koordinasi (Rakor) dalam rangka Pembahasan Percepatan Alur Rujukan, di Hotel Fave Jalan Cimanuk, Tarogong Kidul, Selasa (04/08/2020).

Acara tersebut dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Garut, dr. Helmi Budiman didampingi Kepala Dinas Kesehatan Garut, dr. Maskut Farid MM, dan dihadiri para pejabat struktural serta fungsional, 67 Kepala Puskesmas, dokter fungsional, bidan, perawat, PSC, dari RSUD dr. Slamet Garut, RSUD Pameungpeuk, RS Guntur, Intan Husada, Anisa Queen.

Mengawali sambutannya, Wakil Bupati mengatakan, bahwa saat ini ada dua kepanikan yang dirasakan yakni panik karena Covid-19, semua takut, sehingga bersikap berlebihan, dan yang kedua karena ekonomi.

Menurut Helmi, hal yang harus diperhatikan adalah dalam melakukan aktivitas harus dengan protokol kesehatan. Karena, kalau aktivitas kesehatan sama sekali dihentikan, ini berbahaya.

“Kita harus menerapkan protokol kesehatan dalam aktivitas yang biasa kita kerjakan sehari-hari dengan sebaik-baiknya, tentunya ini pun bukan tanpa resiko,” ujarnya.

Helmi pun menyarankan kepada Dinas Kesehatan, seharusnya klinik-klinilk swasta yang ada di Kabupaten Garut diundang dalam acara ini. Jangan membeda-bedakan lagi mana swasta mana pemerintah karena semuanya diwajibkan untuk bisa melayani kesehatan dalam kondisi sekarang.

“Apalagi swasta yang tidak mendapatkan apa-apa dari pemerintah, padahal mereka punya beban dan resiko tertular yang sama,” ungkap Helmi.

Mengenai soal rujukan, kata Helmi, bukan hanya dari puskesmas ke rumah sakit pemerintah saja, melainkan juga dari klinik swasta ke rumah sakit, baik itu milik pemerintah maupun swasta.

Helmi menambahkan, dinas kesehatan ini ketinggalan kekompakannya dibandingkan dengan orang di pendidikan. Di pendidikan itu sudah tidak ada lagi atau tipis perbedaan mana pengelola negeri atau swasta. Kita saja membantu bangunan sekolah swasta, itu sama dengan membantu sekolah negeri.

“Kalau di kesehatan semua punya pemerintah yang kita bantu, tidak ada bantuan kepada pengelola swasta,” tandasnya.

Reporter : Wena. H | Editor : Red_FR

No More Posts Available.

No more pages to load.