FaktadanRealita.com, Kabar duka menyelimuti dunia medis Indonesia setelah dr. Myta Aprilia Azmi, seorang dokter internship di Jambi, dikabarkan meninggal dunia. Peristiwa tragis ini sontak memicu reaksi keras dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), khususnya Komisi IX, yang membidangi urusan kesehatan dan ketenagakerjaan. Kasus ini membuka kembali perdebatan panjang mengenai kondisi kerja para dokter muda yang kerap kali menghadapi beban tugas di luar batas wajar.
Wakil Ketua Komisi IX DPR, Yahya Zaini, menegaskan keseriusan pihaknya dalam menanggapi insiden ini. Dalam waktu dekat, Komisi IX berencana memanggil Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk meminta penjelasan komprehensif. Pemanggilan ini diharapkan menjadi momentum krusial untuk mengevaluasi secara mendalam seluruh sistem program internship dokter di tanah air, yang selama ini dinilai memiliki banyak celah.
Salah satu fokus utama evaluasi adalah jam kerja dokter internship yang acap kali melampaui standar kesehatan. Yahya Zaini menyoroti bahwa banyak dokter muda terpaksa bekerja melebihi 40 jam per minggu, angka yang seharusnya menjadi batas maksimal. Angka ini sejalan dengan rekomendasi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yang menetapkan rentang 40 hingga 48 jam per minggu sebagai batas optimal untuk menjaga kesehatan dan kualitas pelayanan tenaga medis.
Kondisi kerja yang berlebihan ini bukan sekadar masalah kenyamanan, melainkan isu serius yang berdampak pada kesehatan fisik dan mental para dokter. Kelelahan ekstrem dapat menurunkan konsentrasi, mengurangi empati, dan pada akhirnya, berpotensi membahayakan keselamatan pasien. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa banyak dokter internship terjebak dalam siklus kerja yang tak kenal waktu, jauh melampaui batas etika dan kemanusiaan.
Untuk mengatasi permasalahan jam kerja ini, Yahya Zaini mengusulkan penerapan sistem absensi digital. Teknologi ini diyakini mampu memantau secara akurat durasi kerja setiap dokter internship, memberikan transparansi, dan mencegah praktik manipulasi data. Dengan demikian, pengawasan terhadap kepatuhan jam kerja dapat dilakukan lebih efektif, memastikan tidak ada lagi eksploitasi terhadap para calon dokter masa depan.
Selain itu, politikus Partai Golkar ini juga menyoroti pentingnya peran dokter pembimbing atau supervisor. Kehadiran dan pendampingan yang intensif dari dokter senior sangat krusial, tidak hanya untuk memitigasi risiko malapraktik, tetapi juga sebagai mentor dalam pengembangan profesionalisme dokter internship. Pembimbing harus menjadi garda terdepan dalam memastikan kesejahteraan dan pembelajaran yang optimal bagi para juniornya.
Yahya Zaini juga mengusulkan perbaikan signifikan pada aspek kesejahteraan dokter internship. Ini mencakup pemberian insentif tambahan dari pemerintah daerah, yang diharapkan dapat meningkatkan motivasi dan memberikan apresiasi atas dedikasi mereka. Selain itu, jaminan sosial ketenagakerjaan juga harus diberikan, memastikan mereka memiliki perlindungan yang layak selayaknya pekerja profesional lainnya.
Hak-hak dasar seperti cuti juga menjadi perhatian. Dokter internship, menurut Yahya, harus memiliki hak untuk mendapatkan cuti tanpa potongan gaji jika menghadapi kondisi darurat (force majeure), seperti sakit atau meninggalnya anggota keluarga inti. Kebijakan ini akan memberikan rasa aman dan menunjukkan empati terhadap situasi personal yang mungkin mereka alami di tengah padatnya jadwal tugas.
Usulan lain yang tak kalah penting adalah kewajiban pemeriksaan kesehatan menyeluruh (medical check-up) bagi calon peserta dokter internship sebelum bertugas. Langkah ini bertujuan untuk mengetahui status kesehatan awal peserta, sehingga penyesuaian perlakuan atau penempatan kerja dapat dilakukan sesuai kondisi individu. Ini merupakan langkah preventif untuk menghindari risiko kesehatan di kemudian hari.
Tragisnya, temuan investigasi internal Kementerian Kesehatan (Kemenkes) terkait kematian dr. Myta Aprilia Azmi menguatkan dugaan adanya pelanggaran serius. Plt. Inspektur Jenderal Kemenkes, Rudi Supriatna Nata Supatra, mengungkapkan adanya indikasi kuat kelebihan jam kerja yang dialami oleh dr. Myta dan rekan-rekannya. Ini menjadi bukti nyata bahwa praktik eksploitasi jam kerja memang terjadi.
Yang lebih mengkhawatirkan, investigasi Kemenkes juga menemukan upaya sistematis untuk menutupi fakta tersebut. Dokter organik yang seharusnya bertanggung jawab mendampingi dan mengawasi, justru diduga terlibat dalam praktik manipulasi jadwal presensi. Terdapat bukti konkret percobaan mengubah atau memanipulasi data kehadiran dokter internship saat tim investigasi mulai bergerak.
Skenario manipulasi ini dirancang sedemikian rupa agar jadwal jaga para peserta internship tampak relatif normal di atas kertas. Tujuannya jelas, untuk menciptakan persepsi bahwa tidak ada pelanggaran jam kerja yang terjadi. Saat dikonfirmasi, salah satu dokter yang terlibat dalam manipulasi, yang diidentifikasi sebagai dr. J, memberikan beragam dalih, termasuk pengakuan ketidaktahuan tentang pedoman batas jam kerja.
Manipulasi jadwal tersebut bahkan dibuat seolah-olah sempurna, dengan memaksakan tanda tangan sejumlah peserta internship. Hal ini dilakukan untuk menciptakan kesan persetujuan bersama atas jadwal palsu tersebut. Ini adalah indikasi serius mengenai pelanggaran etika dan penyalahgunaan wewenang yang menodai integritas program pendidikan profesi dokter.
Rudi Supriatna Nata Supatra memaparkan fakta mengejutkan dari investigasi, "Dalam praktiknya peserta rata-rata tuh pulang lebih dari jam 2, bahkan ada sampai jam 4 sore." Pernyataan ini menegaskan bahwa kondisi kerja yang melampaui batas adalah realitas pahit yang harus dihadapi banyak dokter internship, jauh dari standar yang ditetapkan dan disosialisasikan.
Kematian dr. Myta Aprilia Azmi bukan hanya sekadar berita duka, melainkan sebuah alarm keras bagi seluruh pemangku kepentingan di sektor kesehatan. Kasus ini menuntut reformasi total terhadap sistem internship dokter di Indonesia. Perlu ada komitmen kuat dari Kemenkes, DPR, dan seluruh rumah sakit penyedia program untuk memastikan kesejahteraan, hak-hak, dan keselamatan para dokter muda. Kegagalan dalam melindungi mereka berarti mengkhianati masa depan pelayanan kesehatan bangsa.
Sumber: news.detik.com
