Selama Pandemi Covid-19 Belangsung Fraksi Demokrat Inginkan Pemkab Garut Berikan Insentif Pengurangan Tarif PBB

oleh -1 Dilihat

Garut, faktadanrealita.com-

RAPAT Paripurna DPRD Kabupaten Garut yang digelar dengan agenda Penyampaian Kata Akhir fraksi dan Keputusan DPRD Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Garut tahun anggaran 2019, Selasa (12/05/2020) telah usai digelar.

Pelaksanaan rapat paripurna kali ini memang unik karena digelar secara terbatas dan sistim daring. Rapat yang dimundurkan 1 hari tersebut sedianya dilakukan pada Senin (11/05/2020) kemarin, namun dikarenakan diwaktu yang sama, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Garut, Ir. H. Deni Suherlan, M.Si, meninggal dunia. Maka sesuai hasil keputusan Badan Musyawarah (Bamus) diagendakan ke hari Selasa keesokan harinya.

Ditemui usai mengikuti rapat paripurna, Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Garut, Cucu Suhendar, S.Pd., M.AP menyampaikan apresiasi kepada tim gugus tugas penanganan Covid-19 Kabupaten Garut yang telah berusaha secara serius menangani pandemi ini.

Diungkapkan Cucu, dalam kondisi yang genting ini, kita sebagai individu maupun lembaga tentu harus memikul tanggungjawab dan berperan sesuai dengan kapasitas dan tupoksi masing-masing dalam menangani wabah tersebut untuk melindungi masyarakat dari bahaya.

Selain itu, kata Cucu, Fraksi Demokrat juga mengapresiasi terhadap jasa para tenaga kesehatan baik dokter maupun perawat dan semua pihak terkait yang ikut terlibat dalam penanganan Covid-19.

“Mereka telah mempertaruhkan nyawa mereka sendiri dalam menghadapi bahaya yang mengancam kemanusiaan ini,” ucap Cucu yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Garut.

Dijelaskan Cucu, Fraksi Demokrat juga melihat ada upaya yang serius yang telah dilakukan pemerintah untuk menangani pandemi Corona ini, baik upaya penanganan mitigasi kesehatan maupun pengamanan dampak sosial dan ekonomi, terlepas dari berbagai permasalahan, kekurangan, dan keterbatasan yang masih ada saat ini.

Oleh karena itu, ucap Cucu, momentum paripurna kali ini dimanfaatkan oleh Fraksi Demokrat untuk menindaklanjuti instruksi Pimpinan Partai Demokrat yakni dalam upaya meringankan beban masyarakat terdampak Covid-19 ini.

“Sebagaimana disampaikan oleh Pimpinan Partai kami di DPD Jawa Barat yang telah menginstruksikan kepada semua anggota dewan asal Partai Demokrat di kabupaten dan kota agar mendesak pemerintah kota dan kabupaten mengurangi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk masyarakat terdampak Covid-19,” ungkap Cucu.

Lebih jauh Cucu mengungkapkan, Fraksi Demokrat mendorong agar ada upaya kongkrit lain yang dilakukan Pemkab Garut untuk mengurangi beban perekonomian masyarakat.

“Salah satunya dengan memberikan insentif pengurangan biaya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), termasuk relaksasi atau kelonggaran pembayarannya,” lanjutnya.

“Hari ini kami dari Fraksi Partai Demokrat menyampaikan catatan kritis kami terhadap LKPJ Bupati Garut tahun anggaran 2019, termasuk didalamnya walau agak sedikit keluar konteks, kami juga menyampaikan dorongan agar ada upaya pemberian insentif pengurangan PBB bagi masyarakat terdampak covid-19. Kami berharap pemerintah kab Garut dapat merespon upaya kami dalam meringankan beban masyarakat,” ujarnya.

Menyoal catatan kritis terhadap Bupati Garut, Cucu menjelaskan bahwa Fraksi Demokrat mengkritisi capaian setiap misi yang telah ditetapkan.

“Banyak hal telah kami kritisi terkait capaian misi pembangunan yang telah ditetapkan oleh sdr Bupati. Hal tersebut adalah bentuk tanggung jawab kami agar kekurangan yang terjadi dapat diperbaiki untuk kedepannya. Untuk data, silahkan dapat minta salinan catatan kritis tersebut ke pihak Sekretariat DPRD,” pungkas Cucu.

Reporter : Wa’Oded | Editor : Red_FR

No More Posts Available.

No more pages to load.