Garut, Fakta dan Realita-
SEIRING adanya keputusan pemerintah pusat terkait keleluasaan kepada daerah untuk menentukan waktu Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) nya, sebanyak 15 SMA/SMK di wilayah selatan kabupaten Garut per hari senin tanggal 23 November 2020, sudah memulai KBM tatap muka terbatas.
Kepala Kantor Cabang (KCD) Pendidikan Provinsi Jawa Barat Wilayah XI Garut, Asep Sudarsono mengatakan, sebanyak 15 sekolah yang terdiri dari 9 SMA dan 6 SMK di wilayah selatan Garut telah mulai menggelar KBM tatap muka. Sekolah-sekolah tersebut sebelumnya sudah terlebih dahulu melewati verifikasi kesiapan sarana dan prasarana sekolah.
“Sekolah dinyatakan layak menggelar KBM tatap muka secara terbatas lantaran kasus Covid-19 wilayah selatan Kabupaten Garut dinilai terkendali. Itu hasil verifikasi bersama gugus tugas kecamatan. Memang di sana nihil kasus Covid-19,” jelasnya, Selasa (24/11).
Dikatakan Asep, sekolah-sekolah tersebut tetap harus menerapkan sistem protokol kesehatan yang ketat. Teknis KBM tatap muka ini dibatasi, setiap harinya hanya 4 jam saja, mulai pukul 07.00 sampai pukul 11.00.
“Kapasitas di dalam kelas juga dibatasi, maksimal hanya 50 persen dari kapasitas maksimal. Kita ikuti prosedur itu. Baru seminggu kemarin dibuka,” kata Asep.
Selain sekolah di wilayah selatan Garut, diungkapkan Asep, untuk sekolah di wilayah perkotaan dan utara Kabupaten Garut belum ada satupun yang diizinkan menggelar KBM tatap muka karena kasus Covid-19 dinilai masih tinggi.
Ia mengungkapkan, beberapa sekolah di wilayah perkotaan Garut sebetulnya sudah banyak yang lolos verifikasi terkait protokol kesehatan. Namun, wilayah sekolah itu masih termasuk ke dalam zona merah penyebaran Covid-19.
“Karena masih zona merah, jadi masih secara daring. Namun secara umum kesiapan sekolah sudah baik. Tinggal posisi zona saja,” ungkapnya.
Pemerintah pusat, disebutnya memang telah memberikan keleluasaan kepada daerah untuk izin operasional KBM tatap muka. Meski begitu, pihaknya tetap akan melakukan verifikasi sesuai standar yang seharusnya.
Proses verifikasi yang dilakukan, dijelaskan Asep, adalah mulai dari sarana prasarana hingga kurikulum dan guru. “Kalau memang kondisi di wilayah tak memungkinkan, walaupun ada izin, kita tetap mengutamakan kesehatan siswa, guru dan orang tua,” jelasnya.
Pihaknya mengaku tidak akan membiarkan KBM tatap muka kalau kasus Covid-19 di wilayah sekolah masih tinggi. Menurutnya hal tersebut harus dilakukan karena khawatir sekolah akan menjadi pusat klaster penyebaran Covid-19.
“Kegiatan di sekolah itu melibatkan banyak orang dari berbagai wilayah. Kalau di sekolah terjadi (kasus), khawatir masuk ke masyarakat, semakin banyak yang terkena Covid-19,” sebutnya.
KBM Tatap Muka SD-SMP di Garut Kemungkinan Setelah Vaksinasi
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, Totong S.Pd, M.Si menyatakan, pihak Disdik Garut masih belum bisa memastikan terkait kapan KBM tatap muka untuk SD dan SMP dimulai meskipun Kemendikbud sudah memberi lampu hijau kepada setiap daerah.
Dia mengungkapkan, untuk membuka KBM Tatap Muka ini masih ada ketakutan karena trend kasus Covid-19 di kabupaten Garut masih meningkat.
“Harus hati-hati untuk menentukan sekolah tatap muka ini. Yang jadi pertimbangannya trend (Covid-19) masih naik. Bagaimana kalau terjadi outbreak, itu kami khawatirkan,” ucapnya.
Ia mengungkapkan bahwa saat KBM tatap muka dilakukan, setidaknya 600 ribu siswa yang akan masuk sekolah. Oleh karena itu diperlukan pertimbangan matang untuk membuka sekolah agar tidak menjadi klaster baru.
“Kalau 1 persennya saja (terpapar Covid-19) maka akan ada 6 ribu orang. Makanya masih dipertimbangkan,” ungkapnya.
Bupati Garut, menurut Totong, telah meminta agar KBM tatap muka diberlakukan setelah ada vaksin Covid-19. Oleh karena itu, menurutnya kecenderungan diberlakukannya KBM tatap muka untuk SD dan SMP di Kabupaten Garut setelah adanya vaksin.
“Kalau Januari sudah ada vaksin, tak apa-apa sekolah dimulai,” ucapnya.
Sekolah, menurutnya, bisa menjamin bisa melakukan sterilisasi lingkungannya, namun bisa saja siswa terpapar saat berangkat sekolah. Apalagi saat siswa harus menggunakan angkutan umum dan berkerumun sehingga tingkat kerawanan terpapar di jalanan semakin meningkat.
Meski begitu, Totong mengaku tidak menentang kebijakan yang dikeluarkan Kemendikbud terkait membuka sekolah di awal tahun 2021.
“Prioritas utama kalau sudah ada vaksin baru akan dibuka. Kalau SMA/SMK atau perguruan tinggi mau dibuka silakan. Beda sama anak SD dan SMP yang harus dibimbing guru agar patuh ke protokol kesehatan. Makanya belum berani untuk buka sekolah,” katanya.
Perkuliahan di Kampus-kampus Tunggu Arahan Pemerintah Daerah
Di tempat berbeda, Rektor Universitas Garut, Dr. Ir. H. Abdusy Syakur Amin, M.Eng, menyebutkan, KBM tatap muka, termasuk perkuliahan di kampus-kampus masih menunggu arahan dari Pemerintah Daerah.
“Tentu kami sudah rindu dengan perkuliahan tatap muka ini. Cuma semuanya bergantung kepada Pemkab Garut,” sebutnya.
Sambil menunggu arahan dari Pemerintah Daerah, pihak kampus mulai menyiapkan berbagai hal, termasuk di dalamnya teknis pembelajaran tatap muka di tengah pandemi Covid-19. Selain arahan dari Pemerintah Daerah, menurutnya yang tidak kalah penting adalah perizinan dari orang tua.
Selain itu, pihaknya juga akan melakukan survei terlebih dahulu kepada dosen dan mahasiswa terkait rencana perkuliahan tatap muka.
“Kampus tak bisa membuat keputusan sepihak dalam melaksanakan tatap muka. Harus ada kesepakatan semuanya dari dosen, mahasiswa. Nanti dimatangkan dulu teknisnya juga,” pungkasnya.
Reporter : Wena. H | Editor : Red_FR
