Garut, faktadanrealita.com-
KEPALA DESA Karyamukti yang juga selaku ketua satgas Covid-19 pimpin langsung Musyawarah Desa (Musdes) tentang pendataan warga terkait program Bantuan Langsung Tunai (BLT).
Musdes tentang BLT yang diambil dari Dana Desa dilaksanakan di Aula Lantai Atas kantor desa Karyamukti, kecamatan Banyuresmi, Garut, Jawa Barat, Jum’at (01/05/2020).
Selain Kepala Desa Karyamukti, hadir pula pada musdes tersebut Babinsa, Babinmas, BPD, LPM, RT, RW, Kader Posyandu dan PKK, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan Tokoh Pemuda, Pendamping PKH, Relawan Covid-19 Desa Karyamukti serta Aparatur lainnya.
Kades Karyamukti, H. Enjah mengatakan kepada Fakta & Realita bahwa musdes ini adalah musdes awal dalam rangka membahas teknis pendataan penerima dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) di desa Karyamukti. Hal ini dilakukan karena dalam waktu dekat ini pihak desa akan segera menyalurkan dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang diambil dari Dana Desa.
Lanjut Enjah, pembagian dana BLT merupakan rangkaian kegiatan dari 3 kegiatan yang dijalankan pemerintahan desa Karyamukti, sebelumnya desa Karyamukti juga telah melaksanakan 2 kegiatan yaitu kegiatan dalam upaya pencegahan Covid-19 dan padat karya Tunai.
Enjah menerangkan untuk warga yang berhak mendapat BLT yaitu keluarga miskin yang tidak tercatat sebagai penerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan Kartu Pra Kerja minimal serta harus mempunyai 9 kriteria dari 14 kriteria.
“Adapun 14 kriteria tersebut ialah luas lantai <8m2/orang, lantai tanah/bambu/kayu murah; dinding bambu/rumbia/kayu murah/tembok tanpa plester; buang air besar tanpa fasilitas/bersama orang lain, penerangan tanpa listrik, air minum dari sumur/mata air tak terlindung/sungai/air hujan, bahan bakar kayu bakar/arang/minyak tanah; konsumsi daging/susu/ayam hanya 1 kali per minggu, satu setel pakaian setahun; makan 1-2 kali per hari; tidak sanggup berobat ke puskesmas/poliklinik; sumber penghasilan KK petani berlahan <500m2, buruh tani, buruh nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, pekerjaan lain berupah kurang dari Rp 600 ribu per bulan; pendidikan KK tidak sekolah/tidak tamat SD/tamat SD, tidak memiliki tabungan/barang mudah dijual minimal Rp 500 ribu, kehilangan mata pencaharian akibat wabah Covid-19, serta memiliki keluarga yang rentan sakit menahun atau kronis,” terangnya.
Enjah menjelaskan bahwa tidak mudah menyampaikan prihal bantuan BLT ini kepada warga karena ada poin-poin khusus yang harus tercapai untuk warga yang berhak mendapatkan bantuan BLT. Untuk itu, kata Enjah, kepada para RW dan RT untuk mendata secara valid agar penyalurannya tidak tumpang tindih.
“Dalam kondisi serba susah saat ini yang diakibatkan imbas dari covid-19, sehingga banyak warga yang mengharapkan bantuan untuk membantu perekonomiannya, baik itu sembako maupun dana tunai, sehingga namanya bantuan pun menjadi sangat sensitif,” jelasnya.
Enjah mengungkapkan bahwa dalam penyampaian program BLT ini perlu adanya kehati-hatian.
“Demikian sensitifnya BLT ini sehingga kita perlu pendekatan lebih yaitu dengan cara hati ke hati, agar warga bisa memahami keadaan kita sekarang ini dan masih banyak warga yang kondisi perekonomiannya lebih terpuruk yang sangat membutuhkan bantuan, sehingga naluri kemanusiaan sekarang yang berkata bukan emosional,” ungkapnya.
Diakui Enjah, sampai dengan saat ini belum ada yang bisa memastikan kapan darurat Covid-19 ini akan berakhir, makanya bisa jadi semua anggaran yang masuk ke desa akan tetap difokuskan ke penanganan Covid-19 yang secara otomatis menghentikan semua anggaran yang tadinya diperuntukkan untuk pembangunan.
Meski demikian, Enjah berharap semoga dengan adanya berbagai program bantuan penanggulangan darurat covid-19 termasuk Program BLT ini, bisa membantu meringankan beban ekonomi masyarakat desa Karyamukti di tengah masa sulit Pandemi Covid-19 sekarang ini.
“Dengan adanya program BLT dimana warga yang berhak mendapat bantuan tunai sebesar Rp 600.000 selama 3 bulan bisa tepat sasaran sehingga tidak ada konflik dikemudian hari, dan bagi warga yang tidak mendapat BLT kami harap bisa bersikap dewasa dan tentunya kami dari pemerintahan desa akan selalu memperjuangkan nasib semua warga, baik yang terdampak langsung covid-19 maupun yang tidak, karena ini sudah menjadi tanggung jawab kami,” ujarnya.
Reporter : Wena. H | Editor : Red_FR
