Bireuen, Fakta dan Realita-
MENYANGKUT pengunaan Vaksin Covid-19 untuk masyarakat, Pemerintah Aceh diminta terlebih dahulu bermusyawarah bersama para tokoh ulama dan tokoh masyarakat agar tidak terjadi kekeliruan yang menimbulkan konflik baru.
Hal itu disampaikan oleh Ketua SUBA (Sosialisasi Umah Sigoem Aceh) Di Malaysia Bukhari Ibrahim, Selasa (12/1/2021) kepada Kabiro Bireuen Fakta dan Realita.
Meskipun bahan Vaksinasi sudah masuk di Propinsi Aceh, namun bukan berarti harus dipaksakan untuk digunakan kepada masyarakat yang hingga kini merasa resah akibat adanya berbagai kesimpang siuran informasi yang tersiar di media massa.
Selaku Ketua SUBA Aceh, Bukhari Ibrahim mengatakan bahwa sebelum melakukan Vaksinasi kepada masyarakat, Pemerintah Aceh, Pemerintah Kab/ Kota harus membuat semacam “konferensi pers” bersama wartawan, agar semuanya lebih jelas di media publik.
“Hal apapun yang terjadi dilapangan, semua pejabat pemerintahaan “tidak Buang Badan” dan benar-benar harus siap bertanggung jawab terhadap apa yang menjadi tugas mereka, sesuai dengan amanat yang telah diberikan masyarakat kepadanya,” ucapnya.
Dalam persoalan ini, kata Bukhari, pemerintahan Aceh harus lebih jeli dalam mengambil sikap demi kesejahteraan masyarakat, bukannya memberikan keresahaan dan ketakutan, apalagi dalam situasi Pandemi Covid 19.
” jadi sebelum melakukan vaksinasi, kita harus melihat dulu, sejauh apa tingkat kasus yang terjadi di Propinsi Aceh. Begitu pun dengan status daerah. Apakah darurat atau tidak, kalaulah tidak, maka gak perlu dilakukan vaksinasi dan jangan dipaksakan, karena dikhawatirkan nantinya bisa menjadi persoalan yang sangat fatal (Konflik Baru), oleh karena itu berfikirlah lebih jernih,” pungkas Bukhari Ibrahim melalui aplikasi handpone miliknya.
Reporter : Hendra G| Editor : Red_FR
