Anggota DPRD Fraksi PKB Garut Menduga Ada Oknum TKSK yang Terlibat Dalam Penentuan Suplier BPNT

Berita Utama155 Dilihat
IDCloudHost | SSD Cloud Hosting Indonesia

Garut, faktadanrealita.com-

ANGGOTA Komisi IV DPRD Garut, asal Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB), Iden Sambas, mengaku banyak menemukan dugaan pelanggaran dalam penyaluran program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) serta banyaknya data yang tidak valid. Pelanggaran tersebut diduga dilakukan oleh oknum Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang merupakan sebagai pendamping.

“Kita banyak menerima keluhan setiap harinya, terkait BPNT termasuk dugaan keterlibatan TKSK,” ujar Iden, Senin (15/6/2020).

Dikatakan Iden, dibeberapa daerah atau Kecamatan, terdapat oknum TKSK yang terlibat dalam menentukan suplier. Padahal dalam pedooman Pedum Kementrian Sosial serta Dinas Sosial Kabupaten Garut, yang berhak menentukan suplier adalah pihak agen yang resmi ditunjuk oleh Bank.

“Kaget mendengarnya, adanya okonum TKSK yang ikut menentukan suplier. Seharusnya agen yang berhak menentukan agen dengan catatan harga dan komoditi memiliki kualitas,” ucapnya.

Dampaknya menurut Iden, agen yang biasa melakukan penggesekan hanya bertugas sebagai petugas gesek saja. Padahal agen atau E-warung seharusnya menyediakan komoditi untuk disalurkan pada setiap KPM.

“Selain adanya keterlibatan oknum TKSK dalam pengondisian suplier, banyak data serta kartu KPM yang bermasalah,” ucapnya.

Untuk mengantisipasi terjadinya pelanggaran, pihaknya meminta Dinas Sosial Garut serta Kemensos, untuk memberikan tindakan. Termasuk jika memang terbukti TKSK yang nakal di berhentikan.

“Memang saat ini belum jelas aturannya antara Pedum dengan Perbup. Kita mengusulkan saja oknum TKSK yang nakal untuk di coret,” tegasnya.

Iden mengaku, Komisi IV DPRD Garut kembali akan menggelar rapat sekaligus memanggil Bupati Garut dalam menyikapi persoalan yang terjadi dalam penyaluran BPNT. Salah satunya akan mempertanyakan sanksi terkait adanya okonum TKSK.

Informasi yang berhasil di himpun, selain adanya keterlibatan oknum TKSK dalam menentukan suplier, TKSK juga kerap memberikan intimidasi terhadap para agen dan mengancam akan mematikan mesin EDC yang dikeluarkan pihak Bank.

Inline Related Posts  Warga Penerima Bansos Tunai Covid-19, Serbu Kantor Kelurahan Nagarasari

Sementara Kepala Dinas Sosial, Ade Hendarsyah saat dikonfirmasi melalui saluran ponselnya sedang tidak aktif.

Reporter : Wa’Oded | Editor : Red_FR