Garut, Fakta dan Realita-
MARAKNYA potongan Dana BPUM kini tengah ramai dibicarakan dan menghiasi pemberitaan pada berbagai media di tanah air, tak terkecuali dengan yang terjadi di kabupaten Garut.
Di Garut, dana bantuan yang berasal dari Kementerian Koperasi dan UKM RI ini diduga telah dipotong oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, dengan nominal pemotongan yang bervariatif, mulai Rp300.000,- hingga Rp700.000,-.
Seperti pernyataan seorang penerima dana BPUM warga desa Tanjungsari Karangpawitan di sejumlah media online Garut baru-baru ini, yang mengaku sangat kecewa akibat uang pencairan BPUM yang diterimanya telah dipotong oleh oknum yang mengatas namakan pihak desa Tanjungsari .
Menanggapi pernyataan miring yang menyudutkan desanya, Kepala Desa Tanjungsari Uton Sopian membantah keras hal itu, menurutnya, tidak benar jika pihak desa Tanjungsari terlibat dalam pemotongan dana BPUM yang diterima warganya.
“Kami sudah mengumpulkan semua staf Desa dan menanyakan akan hal tersebut, dan hasilnya pihak Desa tidak pernah melakukan pemotongan ataupun menerima uang hasil potongan tersebut,” ucapnya.
Uton pun menegaskan, apabila ada pemotongan yang tidak masuk akal, sebagai Kepala Desa tentunya Ia akan bertindak tegas.
“BPUM itu ‘kan ditujukan bagi warga yang ingin menambah modal dalam usahanya. Apalagi BPUM merupakan salah satu program pemerintah pusat untuk memulihkan perekonomian masyarakat yang terdampak covid-19, jadi sungguh tidak dibenarkan apabila ada pemotongan yang tidak wajar,” jelasnya.
Di tempat lain, senada dengan Kades Tanjungsari, Eva yang disebut-sebut dalam berita sebagai pelaku pemotongan dana BPUM, membantah tentang kabar tersebut, Ia bahkan merasa tidak pernah mengaku sebagai pagawai dinas Koperasi.
“Saya tidak pernah mengatakan bahwa saya pekerja Dinas Koperasi, saya hanya RT bukan pegawai Dinas Koperasi, dan saya pun tidak pernah mengatakan bahwa pihak Desa meminta jatah dalam pemotongan bantuan UKM. Betul bahwa saya ikut membantu mengajukan warga saya dalam pengajuan BPUM, tapi belum ada yang cair, jadi bagaimana mungkin ada pemotongan kalau warga yang saya ajukan belum ada yang cair BPUM nya,” jelasnya.
Reporter: Asep Prawita|Editor: Red_FR
