Garut, faktadanrealita.com-
Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kabupaten Garut Tahun 2020 dalam rangka ‘Penyusunan RKPD 2021″ digelar di Gedung Pendopo Garut, Jalan Kabupaten No. 1, kecamatan Garut Kota, kabupaten Garut, provinsi Jawa Barat, Kamis (13/03/2020). Untuk sampai di Musrenbang Tingkat Kabupaten ini, sebelumnya Pemkab Garut harus melalui proses waktu yang cukup panjang lebih dari 2 bulan, mulai dari musrenbang di tingkat desa, kecamatan, hingga akhirnya musrenbang tingkat kabupaten. Dengan diadakannya Musrenbang Tingkat Kabupaten tersebut, ini menandakan sebagai keputusan akhir dari penentuan arah kebijakan pembangunan yang akan dilakukan pemerintah Kabupaten Garut di tahun 2021 mendatang.
”Ini adalah hari akhir kita melaksanakan proses yang berlangsung lebih dari 2 bulan, mulai dari Musrembang Desa, Kecamatan, dan sampai dengan hari ini kita akan mengakhiri proses perencanaan pembangunan kabupaten Garut Tahun 2021,” ujar Bupati Garut saat menutup Musyawarah Perencanan Pembangunan (Musrenbang) Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Garut Tahun 2021, di Gedung Pendopo Garut.
Bupati mengulas, sejak tahun 2000 awal Kabupaten Garut dinyatakan sebagai daerah tertinggal yang berdampak hingga saat ini, di mana IPM Garut berada di urutan ke-24 dari 27. Meski laju ekonomi di atas rata-rata nasional, angka kemiskinan Kabupaten Garut tahun 2014 sebesar 12,40%. Untuk itu, pihaknya mengajak kepada seluruh elemen masyarakat untuk mengejar ketertinggalan bersama-sama.
Sementara itu, dari fungsi-fungsi pemerintahan, imbuhnya, Kabupaten Garut sudah memiliki satu kebanggaan, diantaranya SAKIP yang mengukur efektif dan efesien pelaksanaan pembangunan bersumber APBD, di samping Pemkab Garut memiliki prestasi terbaik se-Provinsi Jabar.
”Apalagi tahun ini Kabupaten Garut dinyatakan sebagai juara penerima penghargaan pembangunan daerah terbaik se-Jabar dan masuk ke posisi 6 besar nasional,” ujarnya.
Rudy menambahkan, dari sisi penghargaan dan dalam bentuk hadiah Dana Insentif Daerah (DID) dari pemerintah pusat, diakui Kabupaten Garut paling tinggi, WTP 4 kali berturut-turut, MCP Monitoring Centre for Prevention (MCP) KPK berada di urutan kedua se Provinsi Jabar.
“Kami tinggal mengsertifikatkan aset daerah, kalau sertifikat aset ini telah selesai Garut akan menjadi nomor satu,” terangnya.
Berkaitan dengan tranparansi publik, Bupati menerangkan, Garut telah melaksanakan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, di mana telah terkoneksi Sistem Informasi Perencanaan Daerah (SIPD) dengan Kemendagri.
”Kami tinggal mengkoneksikan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah, mungkin akhir bulan ini akan kami paksakan terkoneksi dengan Kemenkeu, semua akan transparan, jadi Kemendagri minta apa tinggal klik, Kejaksaan, Polres, KPK, BPKP dan BPK RI tinggal klik,” pungkasnya.
Musrenbang ini turut dihadiri oleh Ditjen Kementerian Dalam Negeri, Inspektorat Provinsi Jawa Barat, Wakil Bupati Garut, dr. Helmi Budiman, Ketua DPRD Garut, Euis Ida, Sekda Garut, Deni Suherlan, Kapolres Garut, AKBP Dede Yudy Ferdiansah, Dandim 0611/Garut Letkol Inf Erwin Agung TWA, Kejari Garut, Sugeng Heriadi, Ketua PN, Hasanudin, KepalaKemenag Garut, Undang Munawar, Kepala BPN Garut Hayu Susilo, para kepala SKPD, Camat, Ormas, LSM dan tamu undangan lainnya.(Wena)
