Garut, faktadanrealita.com-
TAHAP I Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA, SMK, dan SLB tahun 2020 di kabupaten Garut yang digelar tanggal 8-12 Juni 2020 telah diumumkan pada hari Senin, tanggal 22 Juni 2020 yang lalu. Terhitung mulai hari ini tanggal 25 Juni sampai 1 Juli 2020 penerimaan PPDB Tahap II resmi dibuka.
Diketahui secara keseluruhan pada pelaksanaan Tahap I PPDB online 2020 di kabupaten Garut berjalan lancar dan kondusif.
“Alhamdulillah PBDB Tahap I berjalan lancar, memang ada sedikit kesulitan diawal-awal, saat menggelar sosialisasi PBDB lewat video conference (Vicon), yang mana ada beberapa sekolah yang tidak terjangkau secara online karena terkendala jarak, namun hal tersebut segera dapat teratasi,” kata Asep Sudarsono Kepala Kantor Cabang Dinas (KCD) pendidikan Jabar Wilayah XI, kepada Fakta dan Realita, Selasa (23/06/2020)
Dikatakan Asep, penggunaan Vicon sebagai sarana sosialisasi pada PBDB 2020 lebih efektif ketimbang harus mendatangi tiap sekolah satu persatu, disamping dapat menghemat waktu, juga sebagai salah satu upaya untuk menghindari penyebaran Covid-19, namun demikian dari sisi jarak kadang menjadi masalah karena tidak semua lokasi sekolah sinyalnya bagus, apalagi kondisi Geografis kabupaten Garut yang begitu luas.
Asep menuturkan, berdasarkan petunjuk teknis (juknis) PPDB Jabar tahun 2020, pendaftaran PBDB tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya, tahun ini pendaftarannya hanya melalui online yang dilakukan di SMP nya masing-masing.
“Sempat ada kendala pada pendaftaran dilakukan SMP, terkait keterbatasan sarana dan SDM. Setelah berkoordinasi, kami langsung instruksikan seluruh SMA/SMK yang dituju untuk membantu mengatasi permasalahan yang terjadi di SMP. Alhasil setelah dibantu masalah tersebut dengan segera bisa teratasi,” ungkap Asep.
Lanjut Asep, PPDB Tahap I hanya diperuntukkan bagi calon siswa yang mendaftar melalui jalur afirmasi, keluarga kurang mampu, tenaga kesehatan, perpindahan tugas orangtua, anak guru, atau jalur prestasi. Pada tahap I jumlah kuota penerimaan PPDB baru 50% nya, yang 50 % nya lagi akan dibuka di Tahap II.
“Bagi calon peserta didik yang tidak lolos seleksi di tahap I, jangan berkecil hati karena dapat mengikuti PPDB tahap II, yang akan dimulai tanggal 25 Juni hingga 1 Juli 2020. Pada Tahap II ini calon peserta didik bisa mendaftar melalui jalur zonasi. Selain itu pada sejumlah sekolah yang masih belum terpenuhi kuotanya di jalur-jalur tertentu juga bisa menjadi pilihan para pendaftar,” ucapnya
Asep menambahkan, berdasarkan data di Tahap 1, sekolah favorit seperti SMAN 1, SMAN 11, SMAN 6, SMKN 1 dan SMKN 2 masih menjadi pilihan para pendaftar di PPDB 2020 ini. Sekolah-sekolah tersebut pendaftarnya melibihi batas kuota yang ada. Berbeda dengan SMAN 30, SMAN 31 dan yang lainnya malah kekurangan pendaftar.
“Hal tersebut manusiawi karena, rata-rata orang tua pasti menginginkan anaknya di sekolah terbaik,” ucapnya.
Terkait pelaksanaan Tahun Ajaran Baru 2020/2021 yang rencananya akan dimulai tanggal 13 Juli mendatang, Asep menghimbau kepada seluruh SMA, SMK, SLB di kabupaten Garut, baik negeri maupun swasta agar mempersiapkan segala sesuatu yang menyangkut protokol kesehatan dan sarana pembelajaran, termasuk keperluan belajar sistem online.
Disinggung soal penggratisan SPP, Asep menjawab, memang benar sesuai keputusan Gubernur Jabar, Juli depan para peserta didik SMA/SMK sudah tidak perlu lagi membayar SPP karena sepenuhnya akan ditanggung oleh Pemprov Jabar, terkecuali untuk DSP nya. Uang SPP yang dibayarkan Pemprov Jabar kepada tiap sekolah nantinya akan berbeda-beda tergantung jumlah siswanya. Besaran dana SPP ini antara Rp140 ribu hingga Rp Rp160 ribu.
“Jadi uang penggantian SPP untuk tiap-tiap sekolah akan bervariatif, tergantung jumlah siswa di sekolah tersebut,” katanya.
Kepada seluruh peserta didik yang akan memasuki Tahun Ajaran Baru 2020/2021 Asep berharap, agar mereka senantiasa mematuhi segala apa yang diinstruksikan oleh satuan sekolahnya, “jangan khawatir ! belajar itu mau di sekolah ataupun dirumah tidaklah masalah yang penting menjaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, untuk kurikulum biarlah pemerintah yang mengurusi,” pungkasnya.
Reporter : Wena. H | Editor : Red_FR
