Di kecamatan Kersamanah ada KPM Program Sembako hanya Terima Senilai Rp157.000, Dinsos Garut Kecewa

Berita Utama137 Dilihat
IDCloudHost | SSD Cloud Hosting Indonesia

Garut, faktadanrealita.com-

Kendati kondisi sedang sulit karena tengah terjadi pandemi virus corona, ternyata masih saja ada oknum yang diduga telah menyunat program sembako yang dikucurkan pemerintah pusat, yang semestinya setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menerima barang senilai Rp 200 ribu, di Kecamatan Kersamanah, Kabupaten Garut, KPM hanya menerima barang sebesar Rp 157 ribu untuk 5 item barang.

Berdasarkan hasil investigasi di lapangan, KPM menerima beras dengan harga Rp 105.000 untuk 10 Kg, Rp 25.500 untuk 1 Kg telor ayam, Rp 15.000 untuk 1/2 Kg daging ayam, Rp 7.500 untuk dua buah Pir dan Rp 4.000 untuk 10 biji tahu. Jika di hitung untuk lima item barang jumlahnya hanya mencapai Rp 157.000 sedangkan sisanya entah siapa yang menikmatinya.

Dalam pengadaan barang yang disuplai ke setiap agen yang telah di tunjuk pihak BNI, dilakukan oleh salah satu suplier asal Kecamatan Kersamanah. Bahkan menurut informasi yang dihimpun, hal itu diduga di kondisikan oleh TKSK setempat dan mengatakan bilang saja kalau ada yang menanya barang tersebut di kirim dari pihak Kecamatan.

Sementara Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Garut, Ade Hendarsah, mengaku kaget adanya penyaluran barang yang tidak sesuai dengan nominal yang telah di berikan oleh pemerintah pusat.

“Ini akan kita tindaklanjuti, tidak boleh ada pengurangan nominal uang meskipun barang yang diterima KPM,” ujarnya, Senin (6/4/2020) malam.

Dikatakan Ade, pihaknya akan segera mengambil langkah dengan adanya kejadian yang terjadi di Kecamatan Kersamanah. Bahkan akan segera memanggil dan meminta keterangan dari pendamping TKSK yang bertugas di Kecamatan Kersamanah.

“Memang sudah ada laporan banyaknya TKSK yang nakal. Sudah saya berikan peringatan sbelumnya juga, ini sudah lampu merah,” singkatnya.

Inline Related Posts  Menjamurnya Pasar Malam di Berbagai Tempat, Bupati Garut Tegaskan Agar Kecamatan dan Desa harus Prioritaskan Protokol Kesehatan

Reporter : Dedi Oded | Editor : Red_FR