Banyak Laporan Miring, FGD Garut Endus ‘Kecurangan’ Kades dalam Penentuan Agen BPNT

oleh -3 Dilihat

Garut, Fakta dan Realita-

KETUA Forum Pemerhati Desa (FPD) Kabupaten Garut, Roni Faisal Adam, mengaku, banyak keterlibatan pemerintah desa (Pemdes) dalam penyaluran dan penentuan jumlah KPM dalam program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Hal ini terlihat, banyaknya agen Mandiri yang sudah terbentuk dan menerima mesin EDC kebingungan soal KPM.

“Kami menerima laporan dari beberapa agen, terkait rencana pembagian KPM oleh pihak Desa, termasuk kabar pihak Desa telah menunjuk agen yang bisa menyalurkan BPNT, sedangkan agen yang ada hanya bisa pasrah dengan adanya kebijakan Pemdes,” ujar Roni Faisal Adam, Selasa (09/03/2021).

Menurut Roni, kejadian ini terjadi hampir di setiap desa yang ada di Kabupaten Garut, seperti yang terjadi di 2 wilayah kecamatan di Garut Utara, tepatnya di Kecamatan Limbangan dan Selaawi.

Menurut Roni, pihak Bank Mandiri dalam membentuk agen di setiap desa melihat berapa banyak jumlah KPM nya. Jadi pemdes tidak bisa ikut mengatur dan mengarahkan KPM harus ke agen mana dalam melakukan penggesekan.

“Kami juga menerima laporan di Desa Cigagade, ada tiga agen Bank Mandiri, muncul isue hanya dua agen yang ditunjuk untuk penyaluran bantuan. Ternyata kedua agen yang bisa menyalurkan merupakan kerabat dari BPD dan orang desa,” ucapnya.

Roni juga menilai, dalam program BPNT, banyak intervensi yang dilakukan oleh pemerintah desa terutama dalam hal penentuan KPM.

“Saya juga melihat, banyaknya intervensi. Terkait izin labelisasi dalam komoditi beras, masih banyak terjadi menggunakan labelisasi bodong,” cetusnya.

Roni berharap, Dinas Pemerintahan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Garut, segera menindak para Kades yang terlibat dalam BPNT. Termasuk, Satgas Pangan Polda Jabar harus segera turun ke Garut untuk mengecek perizinan beras.

Reporter : Wa’Oded | Editor : Red_FR

No More Posts Available.

No more pages to load.