Sumedang, faktadanrealita.com-
BANTUAN sosial untuk warga terdampak Covid-19 di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, tidak sesuai dengan data ajuan dari pemerintah desa.
Hal ini membuat pemerintah desa disalahkan warga karena bantuan berupa sembako dari Pemprov Jawa Barat yang dikirim via PT Pos ini dianggap tidak tepat sasaran.
Kepala Desa Sukaluyu Kecamatan Ganeas Edi Sukardi mengatakan, pihaknya telah mendata warga miskin baru akibat Covid-19 ini berdasarkan instruksi dari Gubernur Jabar dan bupati Sumedang.
Akan tetapi, kata Edi, data yang dijadikan acuan pemerintah provinsi untuk warga terdampak kategori miskin baru akibat Covid-19 ini tidak sesuai dengan hasil pendataan pemerintah desa bersama RT dan RW.
“Program bantuan untuk warga terdampak corona ini membuat kami stres,” ujar Edi , Senin (27/4/2020).
Edi menuturkan, sebelumnya, pihak desa ditugaskan untuk melakukan pendataan warga terdampak Covid-19.
Akan tetapi, kata Edi, setelah data tersebut kirimkan, bantuan yang datang tiba kepada warga yang sama sekali berbeda dengan hasil pendataan pihak desa.
Padahal, kata Edi, data tersebut telah diverifikasi dan divalidasi.
“Pada kenyataannya, warga di wilayah kami yang menerima bantuan paket sembako dari Provinsi Jabar, yang dikirim PT Pos ini bukan warga terdampak Covid-19, yang telah kami ajukan,” tutur Edi.
Edi menyebutkan, dari 26 daftar penerima paket bantuan sosial dari Pemprov Jawa Barat itu, warga penerima bantuan hanya 11 paket.
Bahkan, kata Edi, dari 11 penerima bantuan ini, beberapa di antaranya justru telah masuk dalam daftar penerima bantuan sosial dari program lain.
“Nah, inilah yang membuat kami stres, katanya tidak boleh dobel bantuan, tapi kenyataannya penerima itu menerima bantuan dobel. Jauh sekali dengan data yang kami ajukan sebelumnya,” sebut Edi.
Adanya satu warga menerima double bantuan ini, membuat situasi di tengah masyarakat jadi panas.
“Timbul kecemburuan sosial, karena mereka yang tergolong sangat perlu dibantu justru malah tidak menerima bantuan sama sekali,” ujar Edi.
Edi menuturkan, pihak desa terpaksa harus mengembalikan sejumlah bantuan karena tidak tepat sasaran.
Bantuan yang tidak tepat sasaran dan dikembalikan itu karena penerima bantuan sudah meninggal dunia sebanyak 3 orang.
Selanjutnya, satu orang sudah pindah alamat, beda nomor NIK ada empat orang, dan sisanya tidak sesuai nama di KTP.
“Data warga penerima bantuan ini, kami ketahui dari hasil pengaduan warga yang tidak jadi menerima karena datanya berbeda,” tutur Edi.
Edi menambahkan, pihak desa tambah dibuat bingung karena saat ini, tiba-tiba Pemprov Jawa Barat meminta desa untuk melaporkan data warga penerima paket bantuan sosial dari provinsi tersebut.
Padahal, kata Edi, desa sendiri tidak pernah mendapat surat tembusan atau pemberitahuan terkait data warga penerima paket bantuan.
“Akhirnya sekarang ini kami yang disalahkan warga. Seperti tadi pagi, banyak warga yang datang ke kantor desa dan mempertanyakan soal bantuan itu, padahal kami tidak tahu menahu,” katanya.
Reporter : WH | Editor : Red_FR
