Kota Tasikmalaya, faktadanrealita.com
Pada hari ini, senin 31/8/2020, Kelurahan Nagarasari Kecamatan Cipedes dipadati warga yang menerima bansos terdampak covid-19 tahap 2 dan 3 dari APBD Kota Tasikmalaya sebanyak 436 KK terbagi dalam 19 RW se Kelurahan Nagarasari.
Saat ditemui wartawan faktadanrealita.com diruang kerjanya, Lurah Nagarasari, Fery Heryawan, S. Kom menyampaikan harapannya kepada warga penerima bansos terdampak covid-19 agar bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. “Gunakanlah dengan sebaik mungkin untuk keperluan keluarga”, ujar Lurah Fery.
Disinggung soal bantuan semula dari APBD Kota Tasikmalaya yaitu sebesar Rp. 500.000,- / bulan (tahap 1, bulan Mei 2020) dan tahap awal Juni – Juli 2020 tidak ada, malah di bulan Agustus akhir, cairnya sebesar Rp. 300.000,- (dua tahap = 600.000,-), Lurah Fery Heryawan, S. Kom menegaskan bahwa itu bukanlah kewenangan saya untuk menjawabnya.
Namun saat ditanya kepada warga penerima bansos, mereka mengaku senang dan sumringah telah menerima bantuan sosial terdampak Covid-19 dari APBD Kota Tasikmalaya tahap 2 dan 3 sebesar Rp.600 ribu. ” Kami sangat senang sekali dengan adanya bantuan ini karena jujur saja bantuan ini turun disaat kami tengah kesulitan ekonomi dan alhamdulilah hari ini kami bisa menerima bansos dengan lancar dan kepada Pemerintah Kota Tasikmalaya, khususnya Bapak Walikota Drs. H. Budi Budiman, Camat Cipedes, Lurah Nagarasari Fery Heryawan, S.Kom serta para petugas keamanan Babinsa Serma Yadi Supriadi dan Kapolpos Cipedes kami ucapkan banyak terimakasih semoga tugas dan pengabdiannya senantiasa dirahmati Allah SWT, dengan kelancaran dan kesuksesan serta kesehatan lahir batin tentunya”, ujar warga.
Dalam pantauan tim faktadanrealita.com, pelaksanaan penyaluran bantuan sosial terdampak Covid-19 dari APBD Kota Tasikmalaya di Kelurahan Nagarasari berlangsung dengan kondusif tanpa mengabaikan protokol kesehatan seperti wajib memakai masker dan menggunakan handsanitizer.
Pada saat penyaluran bansos, sempat ada pemadaman listrik secara mendadak dari PLN sehingga pelaksanaan sedikit terhambat kerena ada persyaratan yang perlu di perbaiki dengan pihak kelurahan seperti Nomor Induk Keluarga (NIK) yang tidak sesuai dan harus membuat peryataan. *
Reporter Liputan : Dadi Saptadi
Editor : Faktadanrealita.com
