Garut, faktadanrealita.com-
Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Garut, Totong, M.Pd mengaku, sampai saat ini belum menerima surat secara resmi terkait rencana pemerintah pusat menghapus tenaga honorer di setiap instansi pemerintah, termasuk para guru.
Karenanya, ia belum bersedia memberikan komentar atau tanggapan terkait hal tersebut.
“Sampai saat ini saya belum menerima salinan atau surat resmi dari kementrian terkait penghapusan tenaga honorer. Makanya saya tidak mau menyikapi atau berandai-andai. Namun yang jelas keberadaan guru honorer atau non PNS sangat membantu pada pendidikan baik di Garut maupun didaerah lainnya,” kata Totong di ruang kerjanya, Selasa (28/01/2020).
Totong mengatakan, alangkah baiknya jika Pemerintah itu mengangkat guru honorer atau yang non PNS menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).
“Kami tak setuju penghapusan itu. Nah kalau perubahan status agar meningkatnya kesejahteraan kami sangat setuju itu bagus, artinya guru honorer diangkat menjadi PNS. Kami sangat berterima kasih kalau pusat melakukan itu artinya memberikan penghargaan kepada mereka,” ucap Totong.
Perihal akan adanyanya penghapusan tenaga horer, Totong menduga itu baru sebatas konsep, rencana, atau wacana saja.
Ia menuturkan, guru SD dan SMP di Garut berstatus honorer yang mengajar di sekolah negeri mencapai 7.000 orang , sedangkan di swasta sekitar 4.000 orang.
Kalau guru SD dan SMP bersatus PNS berjumlah sekitar 9.600 orang. Makanya sangat ironis kalau pemerintah menghapus tenaga honorer” ujarnya.(Wena)
